Promosi kesehatan memegang peran penting dalam penguatan kesehatan mental masyarakat. Sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan ujung tombak dalam peningkatan kesehatan masyarakat, yang didalamnya termasuk kesehatan mental. Promosi untuk kesehatan mental membutuhkan upaya kolaboratif baik dari sektor kesehatan maupun non kesehatan. Dengan demikian, kapasitas promotor kesehatan perlu ditingkatkan untuk menguatkan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan mental.
Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat (PPPKMI), sebagai organisasi profesi yang menaungi penggiat di bidang promosi kesehatan, telah memasuki usia yang ke 30 tahun. Organisasi profesi yang berdiri pada tanggal 14 Februari 1988 ini telah berkontribusi besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Guna meningkatkan positioning dan semakin mempekenalkan organisasi ini, PPPKMI Cabang DI Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan seminar dan lokakarya (Semiloka). Semiloka dilaksanakan Jumat (2/3) di Ruang Theatre Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada. Adapun tajuk seminar adalah “Kesiapan Pelayanan Primer dalam Promosi Kesehatan Mental” yang diisi oleh ahli, pengambil kebijakan sampai dengan praktisi. Sesi seminar dihadiri pula oleh Ketua PPPKMI Pusat, Dr. Dra. Rita Damayanti, MScPH.
Memasuki sesi paparan, Prof Theo Bouman, Ph.D. dari Rijsk Universiteit of Groningen belanda selaku keynote speaker memaparkan tentang gambaran kesehatan mental di Indonesia hingga solusi yang dapat diambil sebagai pemecahannya. “Televisi dan media sosial memiliki andil besar dalam mengubah persepsi masyarakat tentang stigma gangguan jiwa. Kampanye mental health melalui media tersebut membantu membuka pesepsi masyarakat bahwa pasien mental health bukan orang “gila” mereka sama dengan pasien penyakit lainnya yang harus mendapatkan pengobatan yang layak” papar Theo.
Selanjutnya, Panel 1 yang membahas peran Pemerintah Daerah diisi oleh dr.Hasto Wardoyo, SpOG(K) selaku Bupati Kulon Progo dan dr. Fita Yulia Kisworini, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan kota Yogyakarta. Mengawali paparan sesi ini, dr. Fita mengupas peran Puskesmas dalam penanggulangan masalah kesehatan mental. “Kebijakan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga merupakan program yang mendukung upaya mewujudkan kesehatan mental di masyarakat” tutur Fita. Senada dengan hal paparan sebelumnya, dr. Hasto mengungkap data yakni gangguan mental emosional di DIY mencapai 8,1%, gangguan jiwa berat (psikosis) di DIY mencapai 2,7 permil. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki jumlah gangguan jiwa tinggi di DIY, Kulon Progo telah mengupayakan berbagai inovasi kegiatan. “Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencegah gangguan jiwa meliputi: a) Gotong-royong warga, b) good parenting termasuk salah satu langkah tepat untuk mendidik kesehatan mental anak, c) tata kota sangat mempengaruhi kesehatan mental warga : akses lapangan pekerjaan, aksesibilitas, kesetaraan-kondisi hunian, d) pengentasan kemiskinan. Sebab kemiskinan menjadi faktor terbesar penyebab kesehatan mental” terang Hasto.
Sesi panel 2 best practice promosi kesehatan diisi oleh beberapa narasumber baik ahli maupun praktisi. Dr. dr. Carla Raymondalexas Marchira,Sp.KJ(K) memaparkan tantangan penanggulangan kesehatan mental di Indonesia. “anggaran untuk mental health sangat kecil <1% dan masih belum menjadi program prioritas” jelas Carla. Narasumber selanjutnya dr. Ariyudi Yunita, MMR dari Puskesmas Danurejan Kota Jogjakarta memaparkan best practice Kampung Peduli Sehat Jiwa. Ariyudi menuturkan beberapa kegiatan yang telah dijalankan yakni: a) pembentukan kader, b) family gathering, c) psikoedukasi pada keluarga, d) layanan konseling, e) kunjungan rumah & ketok pintu, dan f) menyediakan ruang psikolog di puskesmas untuk kasus ODGJ. Upaya yang sejalan juga dilakukan oleh best practice dari Puskesmas Moyudan Sleman yang dipaparkan oleh dr. Evita Setiyaningrum, MPH. “fasilitasi kegiatan untuk rehabilitasi ODGJ dengan melibatkan pada kegiatan warga misal pengelolaan bank sampah, kegiatan seni bersama, pengumpulan dan pengangkutan sampah dan berbagai kegiatan lain turut memperbaiki kualitas hidup penderita maupun masyarakat” terang Evita.
Sesi lokakarya diselenggarakan bertujuan untuk menyusun langkah strategis PPPKMI Cabang D.I. Yogyakarta dalam sertifikasi tenaga promotor kesehatan. Ketua PPPKMI Cabang DI Yogyakarta, Prof Yayi Suryo Prabandari MSi., PhD. Dalam sambutannya mengapresiasi penggiat promkes yang telah bekerja untuk mendukung pembangunan kesehatan termasuk kesehatan mental. Selanjutnya, panel dimulai dengan paparan Ketua PPPKMI Pusat, Dr. Dra. Rita Damayanti, MScPH memahamkan peserta tentang profesi. “Profesi harus mematuhi standar etika, memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, menerapkan pengetahuan untuk orang lain” papar Rita. Pernyataan ini didukung oleh Sepala Bidang SDMK Dinas kesehatan D.I. Yogyakarta Dra. Hardiah Juliani Apt.,M.Kes. Hardiah menjelaskan bahwa organisasi profesi harus punya kebijakan / standar indikator anggota profesional. “STR menjadi bukti tertulis dari pemerintah pada tenaga kesehatan yang sudah memiliki sertifikat kompentensi” terang Hardiah. Dalam sesi diskusi dibahas pula langkah-langkah pengurusan STR Promkes. Adapaun langkah yang perlu ditempuh adalah dengan mendatangi pengurus Cabang PPPKMI Cabang. Pembayaran dan verifikasi oleh PPPKMI Daerah bersama MTKP dan input data online kepada MTKI.