Oleh : Ridwan, SKM,. MPH. (Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi)
30 tahun menjadi organisasi bukanlah waktu yang singkat, patut bersyukur bahwa dengan usia selama itu PPPKMI masih dapat hadir untuk membantu dalam peningkatan kesehatan di Indonesia. Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) menjadi momentum yang tepat dalam meningkatkan partisipasi PPPKMI memainkan peran dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Pada saat ini upaya-upaya terus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Perkembangan media di daerah yang dilakukan jajaran kesehatan sudah menunjukan trends yang baik dengan jumlah anggaran yag memadai, sehingga media dapat disampaikan pada semua media, baik media cetak maupun elektronik, dengan pesan yang sama. Sungguh perkembangan yang sangat menggembirakan. Upaya advokasi ke Gubernur, Bupati/ Walikota dengan Germas menjadi warna baru dalam meningkatkan peran stakeholder di bidang kesehatan.
Data Riskesdas 2013, secara nasional angka konsumsi buah dan sayur baru mencapai 10,7 %, aktivitas fisik 52,8%, cuci tangan dengan benar 47,2% dan ASI eksklusif 38%. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sudah masuk tahap pendataan keluarga yang dilakukan sebahagian Puskesmas pada tahun 2017. Setelah dilakukan pendataan tentunya akan sangat menarik sekali karena dalam satu wilayah akan terlihat permasalahan kesehatan dengan 12 indikator keluarga sehat. Tingkat RT, kelurahan/desa sampai ke tingkat nasional. Beberapa permasalahan indikator tersebut tentunya berhubungan dengan upaya promotif misalnya merokok, aktivitas fisik, makan buah dan sayur, ASI eksklusif dan KB. Pertanyaannya, setelah hal–hal tersebut dilakukan siapakah yang akan mengerjakan di akar rumput ? Menjadi pengalaman menarik pada program-progam terdahulu, misalnya Desa Siaga Aktif, dengan konsep yang sangat baik dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Ketika kegiatan sosialisasi masuk ke dalam tahap implementasi, menjadi suatu kendala siapa yang dapat mengerjakan untuk kelangsungan program tersebut. Pelatihan-pelatihan sudah dilaksanakan dari fasilitator provinsi sampai ke desa. Namun siapakah yang dapat mendampingi perjalanan program ini. Inilah saatnya hadir tenaga promosi kesehatan di tingkat Puskesmas. Tenaga dengan kompetensi yang mampu dalam upaya penggerakan, perencanaan program dan pembiayaan promosi kesehatan. Tenaga promosi yang di maksud bukan hanya tenaga yang pernah dilatih karena jika ini dilakukan, maka terjadi permasalahan baru, SDM tersebut pindah atau kurangnya pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan karena ada beban ganda/ profesi ganda yang mereka kerjakan, sehingga tidak fokus dan pada akhirnya mengalami kegagalan pada program promosi kesehatan. Hal ini akan terlihat bahwa peran promosi kesehatan di level Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan mengalami pelemahan-pelemahan dan pada akhirnya ketidakpercayaan terhadap program promotif dan preventif.
