Mekanisme pembentukan pengda dan pengcab dapat Anda akses di link ini [Go To Page]

.

.

.

Setelah pelantikan kepengurusan PPPKMI yang baru (periode 2013-2017), PPPKMI mengadakan “Pelatihan Refreshing Strategi Komunikasi Kesehatan.” Pelatihan dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 23-24 April 2014 bertempat di Gedung BPPSDMK Kementerian Kesehatan RI. Pelatihan Strategi Komunikasi ini difasilitasi oleh Tetty Sihombing yang merupakan pakar dari strategi komunikasi kesehatan. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi membuat segala informasi dapat diperoleh dengan mudah dari berbagai sumber.

Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional ke-VI yang diadakan oleh Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) pada 12-13 November 2013 di Jakarta, ketua umum PPPKMI periode 2013-2017 adalah Dr. dra. Rita Damayanti MSPH. Pelantikan pengurus pusat PPPKMI periode 2013-2017 dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2014 di Pusdiklat BPPSDMK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam acara pelatikan ini turut hadir Prof. Dr. Seokidjo Notoatmodjo, SKM, M.Comm.H. sebagai dewan penasehat.

PPPKMI yang telah terbentuk sejak 14 Februari 1988 saat ini memiliki 13 cabang provinsi dan 17 kabupaten. Cabang PPPKMI provinsi yang sudah terbentuk ialah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Pada tahun 2014, telah terbentuk dua cabang PPPKMI provinsi baru yaitu Bengkulu dan Jambi. Pelantikan PPPKMI Bengkulu dilaksanakan pada 27 Maret 2014 dan diketuai oleh Deva Deviza S.Sos, Mkes. Sedangkan pelantikan PPPKMI Jambi dilaksanakan pada 3 Mei 2013 dan diketuai oleh M. Amin, SKM, Mkes. Adapun cabang provinsi yang dikabarkan akan segera menyusul ialah Kalimantan Selatan.

Artikel Surya Chandra Surapaty (SCS) berjudul “Memaknai Kartu Indonesia Sehat” (Kompas, 20/8/14) menyanggah artikel Agus Wijaya (AW) berjudul “Mencermati Kartu Indonesia Sehat” (Kompas, 12/8/14) bahwa program Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertentangan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). SCS benar bahwa program KIS memang tidak bertentangan dengan program JKN. Justru perluasan Kartu Jakarta Sehat (JKS) secara nasional menjadi KIS akan mempercepat cakupan kepesertaan penduduk Indonesia ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Begitu program KIS diluncurkan, dalam tempo dua sampai tiga tahun saja sepertinya semua penduduk sudah akan memiliki KIS. Pembuatan dan pembagian KIS memang tidak serumit pembuatan dan pembagian KTP elektronik.

Semiloka ”Strategi Pengembangan Tenaga Promosi Kesehatan” telah diselenggarakan sebagai rangkaian Peringatan Ulang Tahun ke – 50 FKM – UI atas kerjasama PPPKMI dengan Pusat Promosi Kesehatan dan Departemen PKIP FKM – UI selama 2 hari, pada tanggal 8 – 9 April 2015 di FKM – UI, Kampus Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat. Tujuan semiloka ini adalah untuk mendapatkan masukan mengenai strategi pengembangan tenaga promosi kesehatan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah, dalam hal ini Pusat Promosi Kesehatan.

Kabar gembira untuk rekan-rekan anggota PPPKMI

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan PPPKMI akan melaksanakan Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) Advokasi Kesehatan pada 21 Oktober - 18 Desember 2015. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi website resmi LJJ Kementerian Kesehatan (http://www.ljj-kesehatan.kemkes.go.id/)

Ingin langsung mendaftar?

Silakan klik link ini (http://lrckesehatan.net/guestbook/pdaftar-formadv.htm)

Pendaftaran akan ditutup pada 18 Oktober 2015.

Ayo segera mendaftar sebelum kuota habis!